RAKOR REGIONAL I (2006)

RISALAH RAPAT KOORDINASI

SP PLN REGIONAL SUMATERA DAN KALIMANTAN

Batam, 8 Juni 2006

Moderator :

1. Huzairin (DPD Kitsumbagsel)
2. Hafri Rusdji (DPD PLNBatam)

Tema Rapat :

KEPEDULIAN SP PLN TERHADAP KESINAMBUNGAN PERUSAHAAN.

Pokok Bahasan :

Internal

1. Krisis Kepemimpinan PT PLN (Persero)
2. Pemberantasan Korupsi
3. Outsourcing
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5. Pembahasan Jamsostek
6. Pembentukan Lembaga Bipartit
7. Remunerasi / Sistem Penggajian
8. Premi Shift
9. Advokasi Anggota SP
10. Anggaran dan Keuangan SP
11. Pemberian Debt Equity Swap terhadap Hutang PLN Batam / Penghapusan Hutang PLN Batam terhadap Holding

Eksternal

1. RUU Ketenagalistrikan
2. Isu PLN Baru
3. Kebijakan Pemerintah tentang MIGAS
4. Crash Program Pembangkitan

Hasil Pembahasan

· Krisis Kepemimpinan PT PLN (Persero)

Mendesak DPP SP PLN untuk segera mangambil sikap dan mengundang DPD & DPC untuk membahas krisis kepemimpinan di PT. PLN.

• Pemberantasan Korupsi

Mendesak DPP SP untuk memberdayakan tim pemberantasan korupsi di DPD & DPC, dan Tim segera melaporkan kepada DPP tentang temuan korupsi. Bila DPD & DPC belum memiliki tim pemberantasan korupsi, agar segera dibentuk.

• Outsourcing

a. Agar pelaksanaan outsourcing dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Outsourcing hanya dapat dilakukan untuk pekerja yang menangani pekerjaan diluar core bisnis.

c. Pelaksanaan outsourcing harus mempertimbangkan faktor efisiensi.

• Mendesak DPP agar melakukan kajian mengenai outsourcing melibatkan Menteri Koperasi & Dekopin.
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Mendesak DPP agar segera melanjutkan perundingan mengenai PKB dan meninjau kembali keanggotaan tim perunding PKB.

• Pembentukan DPD P3B Sumatera.

Mendesak DPP untuk membuat surat kepada Direksi untuk segera mengganti GM P3B Sumatera sehubungan dengan ketidak pedulian terhadap terbentuknya DPD P3B Sumatera.

• Pembahasan Jamsostek

Mendesak DPP untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan bahwa karyawan PLN tidak diikutsertakan diprogram PT Jamsostek.

• Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit

Mendesak DPP untuk segera mengadakan sosialisasi Lembaga Kerjasama Bipartit. DPD/DPC yang belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, agar segera diadakan dan tidak ada lagi penyelesaian tindakan disiplin karyawan melalui TP2DP.

• Remunerasi / Sistem Penggajian

a. Mengusulkan agar tunjangan dasar dimasukkan dalam komponen gaji dasar.

b. Sistem remunerasi perlu dievaluasi kembali mengingat status PLN sudah menjadi Persero namun sistem penggajian karyawan masih mengikuti Perum PLN.

c. Seluruh unit di Region Sumatera tunjangan daerahnya minimal pada kelompok daerah 2.

d. DPP diminta untuk meminta penjelasan kepada Manajemen mengenai metode penentuan Kelompok Daerah.

• Premi Shift, Premi Piket & kelebihan jam kerja.

Premi Shift, Premi Piket dan kelebihan jam kerja agar diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1/173 x penghasilan perbulan x jam lembur ( sesuai kepmenaker no.110 )

• Advokasi Anggota SP

Mendesak DPP untuk meningkatkan kemampuan Advokasi setiap Pengurus SP dengan pelatihan-pelatihan.

• Anggaran dan Keuangan SP

Mendesak DPP untuk segera mempertanyakan kembali masalah Anggaran SP untuk segera merealisasikannya.

• Pemberian Debt Equity Swap terhadap Hutang PLN Batam / Penghapusan Hutang PLN Batam terhadap Holding

DPD SP PLN Batam segera mengajukan surat permohonan Debt Equity Swap terhadap Hutang PLN Batam kepada PT PLN (Persero) dengan ditembuskan ke DPP SP PLN

Eksternal

• RUU Ketenagalistrikan

Mendesak DPP untuk membentuk Tim Preventif mengenai RUU Ketenaga-listrikan.

• Isu PLN Baru

Mendesak DPP untuk mencermati adanya isu PLN Baru

• Kebijakan Pemerintah tentang GAS

Mengusulkan ke DPP agar menyurati pemerintah untuk mempercepat penyediaan gas bagi kebutuhan PLN.

• Crash Program Pembangkitan
1. Mendesak DPP untuk melakukan kajian objektif terhadap pembangunan PLTU 16.000 MW.
2. Mendesak DPP agar menyurati Direksi untuk menambah pembangkit diwilayah Sumbagut dan Babel.

Batam, 8 Juni 2006